AUDIT “SETEGAH HATI” OTSUS PAPUA


Oleh : Fred Wakum
Dimuat di Harian : Radar Timika, Sabtu 7 Agustus 2010

Demontrasi besar-besaran yang dilakukan Masyarakat dan DAP (Dewan Adat Papua) beberapa waktu lalu dengan salah tuntutan mengembalikan Otsus Papua ke Jakarta, rupanya berhasil “membangunkan” Presiden SBY dan jajarannya dari “ tidur yang Panjang” atas penyelewengan – penyelewengan yang dilakukan “para hambanya” atas dana Otsus Papua.

SBY pun cepat – cepat mengeluarkan statement : “pembangunan di Papua hanya Jalan di tempat”, sehingga menginstruksikan untuk melakukan audit dana pembangunan daerah otonomi khusus Papua.

“Biaya pembangunan per kapita di 33 provinsi yang paling tinggi adalah Provinsi Papua, baru Aceh, kemudian yang lain-lain. Jadi kalau tidak bergerak, tidak ada kemajuan, kita harus tahu mengapa, why?” tukas Presiden di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis (Okezone.com. 29/7/2010).

Presiden juga akan memerintahkan audit terhadap sejumlah APBD beberapa kabupaten dan kota yang dianggap gubernurnya sangat tidak sesuai. “Uang itu uang rakyat, dan sebagain besar adalah desentralisasi fiskal yang kita lakukan untuk kabupaten tertentu. Bayangkan kalau tidak optimal, kita harus pastikan semua itu. Karena itu bagian dari manajemen pemerintahan, ” paparnya.

Permasalahannya : Apakah Pemerintah Pusat serius dalam mengaudit Otsus Papua ataukah hanya sekedar “LIPS SERVICE” dari Presiden SBY untuk menyenangkan hati masyarakat Papua agar tidak menggulirkan wacana referendum ?

Setengah Hati

Audit masih masih jadi wacana dan belum berjalan. Tapi sudah mulai kelihatan upaya yang setengah hati dari Pemerintah Pusat terhadap para pejabat Papua yang telah menjadi penikmat Dana Otsus Papua.

Buru – buru Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menenangkan perasaan para bawahannya di Papua yang akan menjadi sasaran audit, agar tidak menyalahartikan evaluasi pelaksanaan otonomi khusus di Provinsi Papua, karena evaluasi itu dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001. “Jadi jangan disalahartikan. Ini pekerjaan rutin sesuai amanat undang-undang, ” kata Gamawan Fauzi, di Jakarta, Jumat.

Mendagri menjelaskan, pasal 78 UU tentang Otonomi Khusus Bagi Papua menyebutkan pelaksanaan UU 21/2001 ini dievaluasi setiap tahun dan untuk pertama kalinya dilakukan pada akhir tahun ketiga sesudah UU berlaku. “Di tahun ketiga UU terbit, harus dilakukan evaluasi. Audit itu dalam rangka evaluasi,” ujarnya. ( Papua-Pos.Com)

Apakah sekarang ini Otsus Papua baru memasuki tahun ketiga sejak diundangkannya pada Tahun 2001 ? Pasti Mendagri mempunyai alasan yang tepat untuk mengutarakannya.

Dana Otsus Papua selalu dijadikan sebagai “mainan” Pingpong yang mengasyikkan antara Jakarta dan Papua, sementara masyarakat Asli Papua terus terperosok dalam jurang kemiskinan Struktural yang tak berujung. Padahal menurut UU 21/2001 ttg Otsus Papua menjamin adanya ketersediaan pangan, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan keberpihakan pada putra/putri Papua di berbagai aspek.

Namun kenyataan yang di hadapi di Papua setelah Otsus di terapkan 9 tahun yang lalu adalah 100% terbaik dari apa yang diharapkan. Kelaparan masih saja terjadi di di Tanah Papua, pendidikan, kesehatan menjadi tidak terjangkau oleh masyarakat karena merupakan sesuatu yang sangat istimewa mahal, keberpihakan pada putra/putri Papua di berbagai aspek hanya isapan jempol belaka. Otsus benar-benar amburadul, jika tidak ingin dikatakan gagal total.

Jakarta mengajukan jurus “cuci tangan & tutup telinga”, merasa seolah-olah tak berdosa terhadap kemiskinan dan ketertinggalan di Tanah Papua, karena telah menggelontorkan trilyunan Rupiah untuk Rakyat Asli Papua melalui Otsus, padahal rakyat Papua sama sekali tidak merasakan manfaat Dana tersebut yang hanya berlalu bagai angin berlalu.

Sementara para pejabat daerah di Papua selalu berkeluh-kesah tentang kekurangan dana untuk membiayai membangun Papua. Padahal gaya hidup keluarga mereka telah menyerupai konglomerat dan membuat Jakaarta – Papua ibarat ruang tidur – dapur, yang dapat bolak balik sehari. Rumahnyapun di rubah ibarat ‘ranch’ lengkap dengan “ternak-ternak” seperti : Kuda, Kijang, Inova dll semuanya terpelihara dan terawat dengan rapih dalam kandang yang bernama garasi. Pola kehidupakan Keluarganyapun yang jauh diatas gaji standard seorang pegawai negri yang wajar. Lalu dari mana mereka mereka mendapat kekayaan setara konglomerat tersebut ? apakah perolehannya wajar atau tidak ? semuanya tergantung penilaian rakyat.

Sementara itu Presiden SBY hanya menerima laporan ABS (Asal Bapak Senang) dari anak buahnya di Jakarta maupun di Papua tentang pelaksanaan Otsus Papua yang isinya penuh dengan keberhasilan, dan ketika masyarakat Asli Papua menolak Otsus, Presidenpun tersentak.

TIM Auditor Otsus Papua

Sekarang adalah momentum paling tepat bagi Presiden SBY untuk mengembalikan kepercayaan Rakyat papua terhadap itikad baik Jakarta membangun Papua, dengan menunjukkan minat serius dalam membuka “simpul yang macet” melalui AUDIT Otsus Papua yang serius.

Sebagai masyarakat, kita juga memahami kegaualauan hati Presiden SBY, karena trilyunan Rupiah telah dialokasikan untuk mempercepat pembangunan Tanah Papua (Propinsi Papua dan Propinsi Papua Barat), tapi masih belum mampu membebaskan kemiskinan yang melilit masyarakat pribumi Papua tersebut.

Untuk hal tersebut maka, Pertama : Audit terhadap Otsus Papua harus dilakukan secara khusus dan serius. Artinya Audit terhadap Otsus Papua jangan disamakan ratakan dengan Audit yang akan dilakukan terhadap daerah lain di Indonesia dengan menerbitkan KEPRES tentang : Pelaksanaan Audit Otsus Papua sebagai paying hokum dan landasan oprasional yang berisi : Nama-nama Auditor, Hak dan Kewenangan Auditor, Waktu, Tidak lanjut hasil auditor jika terdapat penyimpangan.

Kedua : Presiden SBY sendiri sebaiknya mengumumkan KEPRES dan pembentukan TIM AUDITOR Otsus Papua tersebut secara terbuka.

Ketiga : Instrument yang akan melaksanakan Audit sebaiknya menyertakan multi lembaga seperti : BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi ), LSM-LSM Anti Korupsi ( ICW ), LSM Hukum ( PBHI, LBH) , dan yang terakhir adalah LSM Lokal Papua seperti ELSHAM Papua.

Keempat : Tokoh Masyarakat Nasional yang telah terbukti keberpihakan mereka kapada masyarakat kecil seperti : T.Mulya Lubis, Johnson Sihombing (PBHI), Hendardi, dan Teten Masduki perlu dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam TIM Auditor Otsus Papua.

Kelima : Menyeret mereka yang bersalah ke Pengadilan

Kita percaya, bahwa Presiden SBY saat ini sedang mencari simpul yang macet di Papua melalui Audit terhadap Otusus Papua dan menyeret para “raja-raja kecil penikmat uang rakyat Papua” ke pengadilan. Namun jika Audit tidak dilaksanakan secara sungguh – sungguh alias setengah hati, maka tidak mustahil kekecewaan rakyat Papua akan berubah menjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

7 Tanggapan

  1. Napi……. cari Info siapa yang akan jadi Tim Audit…….

    1. Pemerintah Pusat yang tentukan atau Pemerintah Prov
    Papua
    2. Jangan samapai orang Papua periksa orang Papua

    • Bro MArthen, sampai saat ini masih belum ada informasi untuk itu. Untuk TIM AUDIT saya pikir lebih baik dengan KEPRES dan dengan libatkan Tokoh nasional yang kredibel. Poin ke 2 mengenai “Orang Papua periksa Orang Papua” saya setuju

      • Napi.. saya setuju dgn tulisan napi, kapan mama kita yang ada di kampung bisa menikmati uang otsus yang sering didengungkan oleh orang indonesia. Skarang saatnya perlu dilakukan pemeriksaan infestigatif terhadap dana otsus tersebut, bila perlu tangkap semua pejabat yang terindiakasi korupsi dana tersebut… tabe ya mufa….>>kabor barisen..<<

      • Terima kasih Napi, kalo kita sepikiran. Mama-mama dong di kampung mungkin sdh dapat lewat program 100 juta perkampung dari Bas Suebu, pertanyaannya adalah apakah dinikmati atau tidak ??

    • Saya kira yang AUDIT itu BPK dan telah menumumkannya bahwa terjadi INDIKASI KORUPSI DANA Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat senilai Rp 4,281 triliun dari total dana yang disalurkan oleh pemerintah pusat sebesar Rp 28,842 triliun dari tahun 2002 – 2010.

  2. setuju audit ini hanya setengah hati. tapi kalau sepenuh hati juga masalah. banyak orang masuk bui baru pejabat papua siapa lagi? bui juga kapasitasnya sedikit? dan pasti pejabat yg masuk bui itu akan menggalang massa lebih banyak untuk M. bagaimana ya. ada jg teori pemberantasan korupsi dengan “frying a few big fish”. tapi bbrp bupati kan sudah kena. mungkin hatari yang perlu dijagal. dia menyelimuti banyak kkn dgn menyebut “sudah sesuai peraturan” sy setuju dialah ikan besar itu. mungkin masih ingat masalah sorong, dia diselamatkan Kapolda. Media juga bisu, hanya memberitakan bbrpa edisi. trims

    • Bung Agus Yang baik,
      jangan Takut Pejabat Papua di Tangkap. Kalau Gubernur di Tangkap ada Wkil Gubernurnya demikian pula dengan bupati sampe camat atau desa… Jangan juga takut dengan Kampanye MERDEKA ynag selalu digembar-gembokan Pejabat ASLI Papua, sesunggunya mereka adalah penjilat saja. Usul kawan juga saya kira cukup baik untuk dipertimbangkan pengunjung. Salam Hangat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: