Menyambut kahadiran Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) Kabupaten Mimika (Bagian II)


Oleh : Fredrik Wakum

SIAK sebagai suatu sistim informasi yang nantinya akan mengelola data kependudukan Kabupaten Mimika yang lengkap dan akurat, maka seyogyannya beberapa aspek strategis yang perlu dipersiapkan dalam rangka mengplikasikan rencana tersebut, antara lain :

1. Aspek Landasan Hukum

Aspek paling mendasar, yaitu aspek legalitas SIAK bukan berupakan suatu kendala, karena Aspek hukum SIAK ini secara nasional telah tersirat dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) Tahun 2000 – 2004, pada Bidang Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Kependudukan, dimana salah satu Kegiatan Pokoknya adalah melakukan pengkajian, pengembangan, dan penyediaan data dan informasi kependudukan yang akurat setiap saat dan lengkap serta menggambarkan karakteristik penduduk, baik pada tingkat makro maupun mikro.

Untuk melaksanakan amanat Propenas tersebut, pemerintah membentuk Direktorat Jenderal Administrasi Kependudukan Departemen Dalam Negeri, dengan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang administrasi kependudukan, dan fungsinya antara lain penyiapan perumusan kebijakan, pelaksana kebijakan, serta perumusan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang informasi kependudukan.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi tersebut di atas, Ditjen. Administrasi Kependudukan menetapkan visi Tertib Administrasi Kependudukan dengan Pelayanan Prima Menuju Penduduk Berkualitas Tahun 2015, dan salah satu misinya mengembangkan dan memadukan kebijaksanaan pengelolaan informasi kependudukan hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sehingga mampu menyediakan data dan informasi kependudukan secara lengkap, akurat dan memenuhi kepentingan publik dan pembangunan.

Penyediaan data dan informasi kependudukan dimaksud, adalah data mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan, kabupaten/kota, propinsi sampai ke pusat, yang akurat, relevan, dan perekaman data langsung (real time) setelah dilakukan pembuktian secara hukum, sehingga data-informasi valid dan handal (reliable). Data dan informasi dimaksud mudah diakses oleh berbagai pihak berkepentingan (stakeholders) dengan tetap menerapkan sistem pengendalian dan jaminan keamanan data.

Dalam kaitan itu, Ditjen. Administrasi Kependudukan melalui Direktorat Informasi Kependudukan mengembangkan kebijakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpadu secara nasional dengan menerapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan mendayagunakan teknologi informasi, yang diindikasikan terbangunannya data basis (bank data) penduduk nasional.

Penerapan NIK dimaksud, selaras dengan rekomendasi Majelis Permusawaratan Rakyat melalui Ketetapan MPR R.I. Nomor VI/MPR/2002 kepada Presiden R.I. untuk “segera menciptakan sistem pengenal tunggal dan terpadu (Kartu Tanda Penduduk), atau nomor induk tunggal dan terpadu bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia, dan dengan nomor yang sama digunakan pula pada pasport, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, dan kartu pengenal lainnya”. (http://www.adminduk.depdagri.go.id)

Penataan dan penyiapan dukungan peraturan perundang-undangan dalam pelayanan dokumen kependudukan yang sarat bernilai hukum, adalah sangat fundamental, karena terkait dengan existensi negara sebagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam konstitusi UUD 1945. Di samping juga hendaknya dapat menjamin perlindungan serta rasa nyaman bagi penduduk untuk mendapatkan kepastian hukum berdomisili di wilayah NKRI dalam mengakses hak-haknya baik sebagai warga negara maupun sebagai penduduk Indonesia. Dengan peraturan perundang-undangan lain dalam pelayanan publik, sehingga dapat digunakan sebagai instrumen pengendalian penduduk, serta dapat berfungsi mendorong terwujudnya pelayanan administrasi kependudukan yang “modern” dengan Good Governance dan Clean Government.

2. Aspek Kelembagaan dan SDM

Penataan dan penyiapan kelembagaan dan SDM, memiliki korelasi langsung dan strategis di dalam mengimplementasikan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Mimika ( SIAK) perlu direncanakan dengan baik dan matang, sehingga tidak terkesan ”hanya kejar tayang” dengan program SIAK yang sedang dicanangkan.

Artinya Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Pemukiman (Dispencil dan Pemikiman) selaku penanggung jawab SIAK dan para “operator” prangkat Komputer di ”lapangan” dalam mengejawantah-kan maksud dan tujuan, serta pesan-pesan dari peraturan perundang-undangan maupun nilai-nilai dasar yang terkandung dalam UUD 1945 (mengenai Hak-hak Warga Negara/Penduduk).

Kelembagaan yang telah ada atau yang akan dibutuhkan dalam SIAK mulai dari tingkat Kampung/Desa sampai dengan Distrik/Kecamatan di dikabupaten Mimika, haruslah sinkron dengan pemerintah Pusat dengan struktur yang fokus dan konsisten dengan misi negara / pemerintah sejalan dengan peraturan perundang-undangan, agar efektif untuk mengemban tugas, fungsi dan kewenangan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan

Begitu pula dengan SDM penyelenggara/pelayan administrasi kependudukan, hendaknya pembinaannya diarahkan untuk menguasai wawasan dan makna tertib administrasi kependudukan, baik pada level kebijakan maupun pada level (praktis) teknis pelayanan, jujur, amanah, serta mampu berkomunikasi efektif dengan masyarakat.

3. Aspek Penerapan Teknologi dan Sistem Pelayanan

Penerapan teknologi hendaknya memenuhi prinsip-prinsip : (1) Tepat guna (appropriate) dalam mendukung sistem pelayanan administrasi kependudukan, (2).Bertahan relatif lama (long life tidak mudah face out), (3) Efisien (tidak over investment atau under investment), (4).Aman (secure) (5).Mudah dioperasionalkan (user friendly) dan (6). Murah pemeliharaannya, (6). Dapat diakses di seluruh kecamatan di kabupaten Timika yang telah di install SIAK serta (7). Support yang relatif cepat dan selalu tersedia.

Karena sebagaimana diketahui bahwa dalam mendukung pelayanan administrasi kependudukan, penerapan teknologi sangat penting untuk menjawab keamanan (security) dan kecepatan dalam proses perekaman, pengiriman / komunikasi data, penyimpanan serta pendayagunaan data individu penduduk.

Dengan prinsip-prinsip tersebut, Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dirancang, dibangun dan dikembangkan untuk mampu menyelenggarakan penerbitan NIK Nasional sebagai nomor identitas tunggal – unique yang ditampilkan pada setiap dokumen kependudukan, dan sebagai kunci akses untuk verifikasi data diri maupun identifikasi jati diri seseorang yang sangat berguna di dalam mewujudkan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik.

Sejalan dengan itu, aspek material untuk penerbitan dokumen kependudukan, yaitu blangko KTP, Kartu Keluarga, Buku Register/Akta dan Kutipan Akta-akta Catatan Sipil juga harus terjamin kualitas keamanannya dalam mendukung nilai serta keaslian dokumen, yaitu dengan menerapkan security feature – teknologi yang tepat guna.

Hal yang penting dicatat, adalah issue keamanan (security) dalam hal ini bermakna ganda, yaitu bagi penduduk/pemegang dokumen dapat memberikan rasa aman nyaman kepastian hukum (perlindungan dan pengakuan negara/pemerintah) atas data-informasi status kependudukan atau peristiwa vital yang tertera dalam dokumen. Sedangkan bagi negara/pemerintah, dokumen kependudukan yang terjamin keasliannya dan valid data informasi di dalamnya dapat berfungsi mengendalikan penduduk untuk kepentingan nasional, serta bagi penyelenggara pelayanan publik dapat membantu mendukung terwujudnya pelayanan yang efisien dan efektif.

Oleh karenanya, perpaduan penerapan teknologi untuk penerbitan KTP di Kabupaten Mimika, menuju NIK Nasional yang unique dan sidik jari/photo “face recognition (biometrik) pada SIAK, dengan penerapan teknologi pada blangko security, menjadi patut diperhatikan efektifitas “efisiensinya, yaitu untuk meng-identifikasi keabsahan dan keaslian kepemilikan dokumen penduduk.

4. Aspek Registrasi

Registrasi merupakan kegiatan awal dan kunci di dalam mewujudkan tertib dokumen kependudukan. Untuk itu mekanisme, prosedur, dan persyaratan yang dirancang dan diterapkan dalam pelayanan dokumen kependudukan haruslah jelas, tidak berbelit-belit agar mudah difahami penduduk (sebagai pemohon) maupun operator (registrar) sebagai penyedia layanan, serta dapat dijamin penegakkannya (dipatuhi dan tertib).

Ini sangat penting, agar setiap blangko yang diisi oleh masyarakat segera direspons dan diproses. Karena saat ini di Timika telah beredar ”blangko-blangko Kependudukan” yang katanya : ”untuk mendapatkan KTP Nasional” , dengan informasi yang sangat minim dan parsial (sepotong-sepotong). Padahal Tehnologi dan SDM yang dibutuhkan untuk maksud tersebut masih belum tersedia.

5. Aspek Demografis atau Kesadaran Masyarakat

Kondisi demografi di Timika, menginformasikan kepada kita tentang sebaran penduduk dan kesadaran/wawasan pemahaman masyarakat yang sedemikian rupa kualitasnya terhadap makna dokumen kependudukan, sehingga derajat ketertiban dalam kepemilikan dokumen relatif masih kurang.

Untuk menuju tertib dokumen kependudukan di Kabupaten ini khususnya guna menunjang NIK secara nasional, sangatlah diperlukan komitmen politik dari semua komponen bangsa, terutama penyelenggara pemerintah di Negeri Amungsa ini untuk bagaimana membuat kebijakan, strategi dan program-program kegiatan penciptaan “insentif/benefit” bagi masyarakat dan “Sosialisasi” tentang pentingnya tertib administrasi kependudukan sebagai suatu gerakan di Timika menuju Gerakan Nasional.

6. Aspek Pengelolaan Data Penduduk atau Pembangunan Bank Data Kependudukan

Dalam rangka ikut mempercepat proses penerapan NIK Nasional yang terintegrasi bagi seluruh penduduk Indonesia yang tersebar dalam 440 kab/kota di 33 propinsi, maka peranan Bank Data Kependudukan sangatlah penting.

Maka pendaftaran Penduduk di Mimika melalui Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) diharapkandapat dipergunakan sebagai data dasar (baseline data) yang selalu dimutakhirkan secara teratur dan berkesinambungan dengan pelayanan harian pendaftaran penduduk (pindah alamat, pencatatan biodata, perubahan status kependudukan, permohonan KTP dan Kartu Keluarga, dst) serta dengan pelayanan catatan sipil (kelahiran, perkawinan, kematian, dst).

Sehingga data base tersebut dapat pula dimanfaatkan untuk mengatahui Jumlah penduduk potensial pemilih pada Pemilu, Pilkada, Pilpres Pilgub maupun kepentingan lainnya

Penutup

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan jaringan Sistem Informasi Aplikasi Kependudukan (SIAK) dikabupaten Mimika sangat dibutuhkan, karena untuk mendata secara terpadu penduduk Mimika

Masyarakat Mimika perlu diberikan Suatu pemahaman yang menyeluruh tentang Apa Itu SIAK dan bagaimana manfaatnya, prosedur-prosedur apa yang perlu ikuti dan serta apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan SIAK nanti, agar masyarakat Mimika benar-benar paham sehingga akan terlibat secara aktif

Sehingga untuk mengaplikasikan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) diperlukan suatu persiapan yang benar-benar terencana dengan dengan benar, matang dan dapat menjangkau seluruh wilayah administratif Kabupaten Mimika. Jangan hanya terkesan “mengejar proyek” dan kemudian terbengkelai tak terurus, yang akhirnya tidak membawa manfaat bagi pemerintah & masyarakat Mimika

Padahal ditengah – tengah masyarakat Timika sudah mulai beredar apa yang mereka sebut ”Blangko KTP NASIONAL”, yang mulai diisi oleh masyarakat, sementara masyarakat belum mengetahui korelasi antara SIAK dan yang sangat disayangkan jika blangko sudah beredar dan terisi tapi peralatan belum siap.

( Penulis, adalah Koordinator Kompartemen Pendidikan & Politik LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Mimika, Artikel ini dapat dilihat di Blog saya http://www.fredwakum.wordpress.com )

3 Tanggapan

  1. Terima kasih atas tulisan bapak, dan telah membuka cakrawala umum bagi saya yang saat ini sedang memperhatikan pembangunan diwilayah papua, saya putra Jakarta namun memiliki kepedulian saudara-saudara di papua,
    komentar saya bagaimana sistem ini dapat di aplikasi pada saudara-saudara saya di papua dengan bentangan wilayah yang sangat luas serta aplikasi yang masih dapat digolongkan belum dapat mengena untuk tempat-tempat seperti di Silimo, Angguk dan daerah-daerah lainnya, semoga sistem administasi kependudukan kita semakin lebih baik
    terima kasih dan semakin terus berkarya

    • Memang penerapan SIAK di Papua umumnya di Kab Mimika, menjadi tantangan tersendiri. Namun saat ini pembuatan KTP Nasional telah membuat masyarakat berbondong-bondong untuk mengurusnya, menunjukkan animo yang positif. Mudah-mudahan data kependududkan di Papua, khususnya kabupaten Timika semakin update dalam menyongsong PEMILU mendatang

  2. TERIMA KASIH PAK ATAS INFORMASI (DATA) TENTANG KEPENDUDUKAN DI KAB. MIMIKA..!!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: