KABINET “THE DREAM TEAM” SBY


Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II :

KABINET “THE DREAM TEAM” SBY

Oleh : Fred Wakum

Akhirnya Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengumumkan nama-nama 34 menteri pada Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II dan tiga pejabat negara setingkat menteri, di Istana Negara, Rabu (21/10) untuk mengawal masa baktinya yang terakhir kali kali periode 2009 – 2014. Karena atas nama UU, maka setelah masa jabatan kedua berakhir , SBY tidak akan masuk dalam bursa calon Presiden RI berikutnya. 2014 – 2019

Itulah kenapa SBY secara bersunggu-sungguh menyusun Kabinet “The Dream Team”, karena untuk membantu beliau akhir kepemimpinan yang kedua kali ini, ‘mungkin’ SBY ingin mengakhir masa jabatannya yang kedua secara ‘happy ending’ sehingga akan dikenang oleh Bangsa Indonesia sepanjang masa , sebagai suatu Presiden yang pernah sukses pada zamannya.

Sehingga Presiden terpilih SBY bersama Wakil Presiden Budiono sangat serius menyusun kabinetnya. Ini terlihat ketika secara langsung mengadakan fit and proper test di pendopo Cikeas, hingga sendiri memeriksa berkas kesehatan dari colon-calon pembantunya. Kesemuanya menggambarkan keseriusan SBY untuk membentuk suatu Team Kerja yang solid di akhir masa jabatannya nanti

Bukan hanya itu saja Presiden RI terpilih Susilo Bambang Yudhoyono juga meminta para calon menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid II menandatangani Komitmen anti-korupsi ada di `code of conduct` atau pakta integritas agar tidak melakukan korupsi. Selain itu harus pula menandatangani pernyataan untuk menghindari konflik kepentingan dan bersedia dievaluasi setiap tahun. Suatu gambaran permintaan loyalitas total dari para mentri.

Komposisi Kabinet

Bila kita amati komposisi Kabinet yang muncul, maka secara keseluruhan, “The Dream Team” KIB II ini diisi 20 wakil enam parpol pendukung pasangan SBY-Boediono. Persisnya, Partai Demokrat (6 Mentri), PKS (4 Mentri), PAN (3 Mentri), PPP (2 Mentri) dan PKB (2 Mentri) dan Partai Golkar yang baru ’merapat’( 3 Mentri). Selebihnya adalah profesional dan figur-figur yang terafiliasi dengan parpol koalisi pendukung SBY-Boediono dari kalangan profesional 11 orang dan tiga orang merupakan anggota tim sukses SBY.

Menteri yang berasal dari Partai Demokrat masing-masing Darwin Saleh (Mentri Sumber Daya Mineral), Freddy Numberi (Mentri Perhubungan), Jero Wacik Mentri Kebudayaan dan Pariwisata), Syarifudin Hasan (Menteri Koperasi dan UKM), Andi Alfian Mallarangeng (Menteri Pemuda dan OlahRaga), dan (Men PAN dan Reformasi Birokrasi) EE Mengindaan.

Sedangkan dari PKS adalah Suharna Suryapranata (Riset dan Tehnologi), Tifatul Sembiring (komunikasi dan Informatika), Salim Segaf Al Jufri (PKS), dan Suswono (Mentri Pertanian).

Sementara itu, Partai Golkar diwakili Agung Laksono (Menko Kesra), MS Hidayat( Mentri Perindustrian) , dan Fadel Muhammad (Menteri Kelautan dan Perikanan).

Sementara wakil PAN adalah Patrialis Akbar (menhum dan Hak Azasi Manusia), Hatta Rajasa (Menko Perekonomian), dan Zulkifli Hasan (PAN).

Di lain pihak, PKB diwakili oleh Muhaimin Iskandar (Menaker dan Transmigrasi) dan Ahmad Helmi Faishal Zaini (Pembangunan Daerah Tertinggal).

Sedangkan wakil PPP adalah Suharso Monoarfa (Menteri Perumahan Rakyat) dan Suryadharma Ali.(Menteri Agama)

Presiden mengatakan, jumlah 34 menteri itu sesuai dengan UU No 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Nama-nama menteri berikut posisinya di departemen telah didiskusikan bersama-sama Wapres Boediono sudah sejak lama, saat dipastikan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai presiden dan wapres terpilih.

Sarang Parpol

Mencermati ke 34 orang menteri yang dilantik SBY. Para menteri tersebut sebagian besar berasal dari parpol, yaitu sebanyak 20 orang, dari kalangan profesional 11 orang dan 3 orang merupakan anggota tim sukses SBY.

Artinya sekitar, sebanyak 58,8% dari 34 menteri berasal dari partai politik koalisi. Sebuah harapan yang agak jauh dari harapan sebelumnya yang mengharapkan Kabinet ini akan diisi oleh lebih banyak professional, nyatanya kini telah menjadi ‘Sarang Partai Politik’

Karena dari 23 partai politik yang mengusung Yudhoyono dan Boediono menjadi calon presiden dalam pemilihan presiden pada 8 Juli 2009. Akan tetapi, kursi menteri hanya diberikan kepada lima partai yang lolos ke Senayan.

Dominasi partai dalam kabinet itu mestinya kemudian tecermin pula pada dukungan partai terhadap kebijakan pemerintah di parlemen. Bila konsisten, merupakan dukungan yang hebat sebab partai yang berkoalisi menguasai 75% kursi DPR yang tentu saja mematikan kekritisan terhadap langkah pemerintah

Bukan itu saja, kritik pun di tujukan kepada Mentri yang di pilih Oleh SBY, karena Keberadaan tiga Menteri yang dipilih SBY gagal terpilih dalam pemilu 2009 yaitu : Agung Laksono (Menko Kesra), Helmy Faishal (Menneg PDT), dan Patrialis Akbar (Menkum HAM). menjadi sorotan utama para pakar politik.

Agung gagal terpilih sebagai anggota DPR dari dapil Jakarta I. Helmy dari Dapil Jabar IX. Sedangkan, Patrialis gagal terpilih sebagai anggota dewan perwakilan daerah (DPD) dari Provinsi Sumatera Barat. “Semua tahu, dengan sistem pemilu langsung, kepercayaan rakyat menjadi sangat signifikan,” ujar pengamat politik UI Boni Hargens, di Jakarta, kemarin.

Menurut dia, saat mencalonkan diri dan gagal, besar kemungkinan calon bersangkutan kurang dipercaya di daerahnya. “Nah, kalau rakyat sudah tidak percaya, masak masih dipercaya sebagai menteri,” sindirnya.

Dia menyatakan, pertimbangan Presiden SBY tetap berencana mengangkat menteri yang gagal dalam pemilu itu lebih dilatarbelakangi alasan politis. “Kalau tidak bisa disebut politik dagang sapi, semua ini semata-mata sebagai hasil kompromi politik,” tandas Boni.

Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Danang Widoyoko juga menyayangkan hal serupa. Menurut dia, para menteri gagal ke Senayan itu sebenarnya juga tidak memiliki prestasi yang luar biasa. “Hanya bermodal kedekatan dan posisi strategis di partai,” kritiknya.

Bahkan beredar rumor bahwa Menteri Kesehatan (Menkes) Endang Rahayu Sedyaningsih, merupakan mentri yang ‘titipan’ Amerika Serikat (AS) semakin gencar berembus. Apalagi sempat menggagas rencana menjalin kerjasama lagi dengan laboratorium riset medis Angkatan Laut AS – Naval Medical Research Unit 2 (Namru-2). Padahal laboratorium milik Angkatan Laut AS itu sudah resmi ditutup setelah kerjasamanya dengan Depkes berakhir.

Harapan

Terlepas dari semuanya, Negeri ini yang sudah lama menderita krisis multidimensi, sehingga membutuhkan pemerintahan baru yang kredibel, punya kapabilitas, dan mampu menerjemahkan keinginan rakyat.

Oleh karena itu, sangat masuk akal jika harapan masyarakat yang dibebankan di atas pundak presiden terpilih juga begitu tinggi. Kriteria anggota kabinet yang bersih, jujur, dan penuh dedikasi adalah pilihan yang tepat untuk menjawab harapan masyarakat.

Tapi, bisakah SBY-Boediono membentuk kabinet dengan kriteria tersebut bila masih didasarkan pada kepentingan “dagang sapi” di antara partai-partai yang mendukungnya? Jika partai-partai yang dimaksud betul-betul memahami aspirasi rakyat dan punya komitmen tinggi untuk melaksakannya, tentu tak ada masalah.

Dalam kondisi sekarang, untuk bisa menyusun kabinet yang benar-benar steril dari kepentingan partai jelas tidak bisa, karena memang ada alasan konstitusional yang membuat partai tak bisa melepaskan begitu saja pasangan presiden dan wakil presiden yang diajukan dan didukungnya.

Menurut undang-undang, parpol menjadi faktor signifikan bagi terpilih atau tidaknya seorang calon presiden, karena pasangan presiden dan wakil presiden harus diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Artinya, ada problem konstitusional yang membuat presiden terpilih tak memiliki keleluasaan dan independensi dalam menentukan formasi kabinet.

Di hadapan parpol, posisi presiden terpilih agak mirip dengan anggota legislatif terpilih. Bedanya, anggota legislatif bisa dipecat oleh partai yang mencalonkannya, sedangkan presiden tidak.

Untuk mengatasi problem konstitusional ini, kiranya perlu dibedakan antara proses pencalonan dengan aktualisasi peran pada saat presiden sudah terpilih. Dalam proses pencalonan, partai yang paling berperan, tapi ketika sudah terpilih, partai tak lagi berperan, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat, bukan partai. Maka, ketika calon yang diajukannya sudah dipilih oleh rakyat, partai harus merelakan sang calon menjadi milik bangsa, bukan lagi milik partai.

Di sini berlaku adagium yang pernah disampaikan John F Kennedy, pada saat dilantik menjadi presiden ke-35 Amerika Serikat, 20 Januari 1961: Ask not what your country can do for you; ask what you can do for your country. (Jangan tanyakan apa yang Negara berikan kepadamu, tapi tanya lah apa yang akan kemu berikan kepada Negara). Selamat berbakti The Dream Team.

(Penulis, adalah Koordinator Kompartemen Pendidikan & Politik LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Mimika, Artikel ini dapat dilihat di Blog saya http://www.fredwakum.wordpress.com)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: