APA KABAR PENDIDIKAN GRATIS DI TIMIKA ?


Oleh : Fredrik Wakum

Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 5 Tahun 2008 yang mulai berlaku 2 Maret lalu tentang pembebasan biaya pendidikan bagi wajib belajar sembilan tahun dan pengurangan biaya pendidikan bagi Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Kejuruan, baik SMA maupun SMK di seluruh Papua, menjadi menjadi angin surga yang menyegarkan ditengah kondisi ekonomi tidak menentu dewasa ini.

Responspun berdatangan. Menurut Sekretaris Daerah Kabupaten Mimika, Drs. Wilhelmus Haurissa : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2009 membebaskan biaya sekolah bagi pelajar Papua. Item gratis itu meliputi sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) dan seragam sekolah, Sedangkan pelajar non Papua,” mungkin secara bertahap,” katanya. (Radar Timika 05 Maret 2009)

Masih segar juga dalam ingatan Masyarakat Timika tentang “janji – janji manis” yang ditebarkan semasa kampanye pemilihan bupati lalu, yang kemudian di tindak-lanjuti oleh salah satu pasangan yang bertarung waktu itu – KTM (Klemens Tinal – Muis) – dengan penandatangan “Kontrak Politik” di Lapangan Timika Indah dengan janji bahwa : “jika sampai terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika, maka pendidikan dasar SD – SMA di Kabupaten Timika akan Gratis”

Dan ketika Klemens Tinal – Muis terpilih sebagai Bupati dan Wakil Bupati Mimika, warga masyarakat Kabupaten Mimika periode 2008 – 2013 masyarakat Timika berharap bahwa, jalan menuju pendidikan gratis di Timika seperti waktu kampanye akan terealisasi.

Apalagi dengan adanya Pergub, Alokasi Dana dari APBD – Mimika, juga alokasi dana OTSUS, serta kucuran dana BOS dari pemerintah pusat yang setiap tahun jumlahnya meningkat terus meningkat, sehingga tidak ada alasan untuk memberikan pendidikan gratis hanya bagi mereka yang berada di sekolah negri saja, sementara siswa yang berada di sekolah swasta tunggang langgang memikul biaya sekolah.

Landasan Hukum

Sebenarnya pendidikan gratis bukan sesuatu yang “haram” sehingga perlu dihindari, karena secara nyata UUD maupun UU telah menggariskan hal tersebut, walapun secara harafiah dalam UUD maupun UU tidak menyebutkan kata “gratis”.

UUD 1945 pasal 31 ayat 2 secara tegas menyatakan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Ketentuan ini diperkuat dengan beberapa pasal dalam UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS antara lain : Pertama, pasal 34 ayat 2 menyatakan bahwa :“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, Kedua, pasal 11 ayat 2 menyatakan bahwa : “Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negaranya yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), Pasal 41 ayat 1 . menyatakan : pemerintah pusat dan daerah menanggung seluruh biaya pendidikan SD-SMP

Berangkat dari ketentuan pasal 31 ayat 2 UUD 1945, pasal 34 ayat 2 dan pasal 11 ayat 2 UU No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas serta Pasal 41 ayat 1 UU No 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP), maka sesungguhnya pemerintah daerah tidak ada alasan untuk tidak membantu program sekolah gratis.

Permsalahan

Setelah melihat landasan-landasan hukum yang memungkinkan diberlakukannya pendidikan Gratis di Indonesia pada umumnya khususnya di Kabupaten Timika serta janji-janji kampanye ketika berlangsungnya Pemilukada (Pemilihan Umum Kepala Daerah) yang lalu dan kemudian ‘di compare-kan’ dengan kenyataan bahwa pada penerimaan Murid Baru pada tahun ajaran 2009/2010 ini, masih ada sekolah-sekolah di Timika yang mengenakan biaya pendidikan bagi siswa – siswanya dengan alasan – alasan tertentu. Lantas timbul pemikiran : Bagaimanakah merealisasikan pendidikan Gratis di Timika ?

Menyatukan Persepsi

Untuk merealisasikan hal tersebut, pertama-tama semua semua komponen yang terlibat dalam dunia pendidikan, pemerintah daerah dan masyarakat harus duduk bersama untuk menyatukan presepsi / pandangan tetang pendidikan Gratis di Timika.

Artinya, apakah gratis yang dimaksud disini semua biaya pendidikan digratiskan / dibebaskan bagi masyarakat Timika ? atau hanya komponen – komponen pendidikan tertentu saja yang dibebaskan alias gratis, seperti uang pangkal sekolah, SPP , Uang Buku, Uang Gedung dlsb nya.

Sekolah – sekolah mana sajakah yang grastis, apakah hanya sekolah Negri sajakah ? atau swasta juga ? Selanujutnya, siapa masyarakat Timika yang di maksud disini ?, apakah pendidikan gratis “hanya” dikhususkan untuk masyarakat Lokal di Timika saja ? Masyarakat Papua umumnya ? atau Seluruh masyarakat Timika tanpa kecuali ? Serta kapan Pendidikan Gratis di Timika Effektif dimulai ?

Semua pertanyaan ini harus di jawab dengan jelas dan transparan, bagi warga Timika sehingga tidak menimbulkan bermacam – macam interprastasi dalam masyarakat, yang akhirnya berujung pada issu-issu pendidikan yang berkembang di Masyarakat Mimika.

PERDA

Jika semua persepsi diatas telah “disatukan” dan diterima oleh semua pihak, maka langkah selanjutnya adalah perlu adanya sebuah PERDA (Peraturan Daerah ) Kabupaten Mimika yang mengatur mengenai pendidikan gratis atau apapun namanya di Timika sebagai landasan hukum pendidikan gratis di Timika yang mengacu pada UUD 45, UU No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, UU No 9 Tahun 2009 tentang BHP Peraturan Gubernur (Pergub) Papua Nomor 5 Tahun 2008 dan Otsus Papua.

Tentu saja perda tersebut akan mengikuti peraturan pemerintah tentang pendanaan pendidikan yang terdiri atas biaya investasi, biaya operasional sekolah, sehingga Pemerintah Daerah akan menyediakan dana untuk biaya investasi lahan, sarana, dan prasarana pendidikan dasar yang diselenggarakan

Disamping itu dalam Perda tersebut harus memuat dengan tegas, sangsi-sangsi yang diberikan juga di kemudian hari Sekolah mengadakan pungli (pemungutan liar) atas nama apapun dan memuat pula sistim pelaporan pertanggung – jawaban penggunna uang oleh Sekolah yang dapat diakses oleh masyarakat dan diaudit oleh badan-badan pemerintah yang berwenang.

Pengawasan

Selain itu, pelaksanaan pendidikan gratis masih membutuhkan pengawasan. Tugas pengawas antara lain membina sekolah dalam merancang, memakai, dan mempertanggungjawabkan penggunaan dana, serta melaporkan dana secara intensif.

Hal ini mengingat pengetahuan penggunaan dana bantuan operasional sekolah (BOS) yang menjadi sumber utama menggratiskan pendidikan menjadi dominasi kepala sekolah. Adapun guru dan pengawas belum terlibat. Sedangkan pengawas sendiri membutuhkan Biaya untuk hal tersebut.

Sebagai contoh, Di Jatim, pemerintah provinsi membiayai sendiri dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pengawasan. pihaknya mengangkat 6.000 pengawas dengan jumlah sekolah SD/MI sebanyak 33.000 dan SMP/MTs sebanyak 3.000 sekolah. Oleh sebab itu Timika yang jumlah sekolahnya tidak sebanyak di Jawa Timur dapat melalukan hal tersebut.

Pelaksanaan

Menurut hemat penulis, suksesnya pelaksanaan pendidikan gratis atau sekolah terjangkau di Timika, setidaknya dipengaruhi oleh tiga hal berikut.

Pertama, komitmen pemerintah dan pemerintah daerah dalam merelakan sebagian anggarannya (20%) untuk peningkatan layanan pendidikan sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan utamanya bagi golongan miskin, meski tetap menjunjung kaidah akademik yang ada.

Kedua, perangkat peraturan yang ‘memayung’ hendaknya juga segera direalisasikan dengan tetap memberikan ruang gerak yang leluasa untuk pengembangan diri lembaga/sekolah

Ketiga, peran serta masyarakat utamanya mereka yang secara stratifikasi sosial lebih mampu dari mereka yang termarginalkan perlu tetap diwadahi oleh sekolah.

Keempat, kebersamaan antara pemerintah/pemerintah daerah dan masyarakat dalam sinergi yang menguntungkan, dengan tetap pada koridor keberpihakan pada rakyat. Kapitalisasi pendidikan, komersialisasi pendidikan, atau apapun namanya hendaknya dihindari dengan tetap berpegang pada kebersamaan ini.

Dengan demikian upaya mencerdaskan anak bangsa di kabupaten Mimika melalui penuntasan wajib belajar 9 tahun yang realisasikan melalui sekolah gratis atau minimal berbiaya rendah tanpa mengorbankan kwalitas pendidikan – bukan hanya mimpi – tapi bisa menjadi kenyataan bagi semua masyarakat yang berdomisili di negeri Amungsa tercinta ini. (Penulis Tinggal di Timika)

4 Tanggapan

  1. saya harapkan departermen dinas pendidikan kab. mimika harap mengontrol guru yang bertugas di distrik- distrik yang jauh dari kota Timika yang selalu menghabiskan waktu di kota timika selama berbulan- bulan sampai dekat ujian lalu mereka ke distrik tersebut untuk memberikan ujian kepada para siswa tanpa ada persiapan apa- apa. mereka sementara di Timika tinggal ambil gajih saja. pada saat liburan saya libur di daerah saya ternyata SMP negeri 1 Agimuga yang dulunya bersih tidak ada rumput atau bahkan tidak ada hutan disekelilingnya sekarang tamaak sudah jadi hutan, gedungnya pun tidak dirawat dengan baik pokoknya tidak bentuk sekolah lah, jadi yang menjadi pertanyaan saya adalah kepada kepala sekolah SLTP negeri agimuga bahwa dana BOS( bantuan operasional sekolah) untuk SMP negeri Agimuga digunakan untuk apa karena SMP tersebut tidak tampak seperti gedung sekolah. Dana BOS tersebut di gunakan untuk membangun rumah di timika oleh beberapa guru yang selalu tinggal di Timika tidak pernah tinggal mengajar di tempat tugas (Agimuga) dan pada saat dekat – dekat ujian semesteran dan dekat UAN lalu ke tempat tugas untuk memberikan ujian kepada siswa sementara para siswa tidak ada persiapan sama sekali. Hal semacam ini atau perilaku seperti ini adalah suatu pembodohan terhadap masyarakat dan melarangar UUD 45, setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak demi mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. dan juga sikap seperti ini adalah pelangaran terhadap UU pelayanan publik pesan saya adalah pak kepala dinas P& P Mimika harus menegur guru -guru yang hanya menerima gaji tanpa buat apa.

    • Bung Thomi, mudah-mudahan Harapan anda yang juga harapan kita didengan oleh yang berwenang di Timika

  2. Tepattt aku sangat setuju dengan point PERDA. Eksekutifff kami, terdidik. Legislator kami terpelajar….. . akhirnya kami disuguhi dengan angan, dan daftar keinginannya mereka yang tidak mendasari pada kebutuhan kami… ( rakyat ). Untuk membuat sesuatu aturan atau kebijakan tuk rakyat , PEMDA & DPR harus giat & jeli melihat kebutuhan masyarakat….. KAMI adalah MASYARAKAT & MASYARAKAT itu KAMI. Perda tuk Pendidikan gratis harus secepatnya dibuat.. bukan hanya di Timika tapi di PAPUA seluruhnya..
    makasih, cerita ini menarik dan tidak akan putus….. aku akan menyanyi TERUS untuk negeriku.

    • Bung Eric yang baik,

      Betul PERDA (Peraturan Daerah) maupun UU ( Undang-Undang) merupakan dasar hukum untuk melaksanakan segala sesuatu termasuk Pendidikan, sehingga kita mempunyai suatu acuan yang jelas,

      Terima kasih
      Fred

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: