SELAMAT TINGGAL NOMOR URUT PARTAI


Oleh : Fredrik Wakum

Ada dua ucapan yang patut di ucapkan pada akhir tahun ini yakni selamat tinggal tahun 2008 dan selamat tinggal nomor urut partai. Mengapa harus mengucapkan selamat tinggal pada nomor urut Partai ?

Karena, nomor urut Partai seakan-akan telah menjadi “angka jadi” untuk menentukan siapa caleg yang “berhak” masuk sebagai anggota legislatif, tanpa perlu bekerja keras mendulang suara. Sebab jika nomor urut dibawahnya tidak mencukupi kuota yang telah ditetapkan oleh UU, maka suara hasil jerih payah caleg yang berada di urutan bawah secara otomatis akan ditambahkan ke pundi-pundi caleg dengan nomor urut kecil diatasnya.

Padahal para politikus dan negarawan selalu mendengungkan bahwa : “Suara rakyat adalah suara Tuhan” . Namun kenyataannya semboyan ini sudah lama “diharamkan” dan tidak didengar oleh para pemimpin partai. “Suara Rakyat” telah dikalahkan oleh “suara pimpinan partai” yang menentukan nomor urut calon legislatif dalam partainya, sehingga yang menang bukan yang mendapat suara terbanyak hasil pilihan rakyat, melainkan yang menduduki nomor urut kecil.

Jelaslah, yang berkuasa di dalam pemilu legislatif selama ini adalah siapa yang memutuskan nomor urut calon . Demokrasi yang katanya : “menghormati suara rakyat” , hanyalah formalisme lips service dan aksi kepura – puraan belaka demokrasi kita, sebab pada dasarnya suara rakyat tidak ada harganya sama sekali. Bahkan, suara rakyat tidak sah bila rakyat hanya mencoblos nama calon legislatif, tanpa mencoblos tanda gambar partai. Sebaliknya, cuma menusuk tanda gambar partai adalah sah, sekalipun tidak disertai dengan memilih nama orang.

Dengan sendirinya nomor urut memberikan Peluang bagi pimpinan Partai untuk mendudukan Keluarga Kerabatnya, kroni-kroninya maupun yang bersedia membayar sejumlah uang untuk bercokol di nomor urut jadi.

Hal ini jelas membuat para caleg yang menempati nomor “besar” menjadi penasaran karena walaupun mereka bekerja keras, tapi jika tidak sesuai persyaratan yang diamanatkan oleh UU, maka sia-sialah hasil pekerjaan mereka.

Beruntunglah, ketika Mohammad Sholeh, Sutjipto, Septi Notariana, dan Jose Dima S. Sholeh yang merupakan caleg dari PDI-P untuk DPRD Jawa Timur. Sutjipto dan Septi caleg dari Partai Demokrat untuk DPR serta Jose seorang warga negara biasa. mengajukan permohonan uji materi atas beberapa pasal dalam UU no 10 /2008 kepada Mahkama Konstitusi (MK)

Maka melalui Putusan MK No 22 dan 24/ PUU-VI/2008 tertanggal Selasa 23 Desember 2008 mengabulkan “sebagian” permintaan tersebut dengan membatalkan Pasal 214 UU Pemilu 2008, “Mengabulkan sebagian permohonan pemohon,” ucap Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD di dalam sidang pengujian UU Pemilu yang diajukan oleh calon legislatif dari PDI Perjuangan M Soleh, dan kawan-kawan. Sekaligus pengabulan permohonan tersebut mendatangkan kelegaan bagi ribuan caleg yang nongkrong di urutan bawah untuk bersaing.

Menurut Mahkamah Konstitusi, pasal itu inkonstitusional karena bertentangan dengan substansi kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD 1945. Sebab, dengan pasal tersebut, menurut Mahkamah, jika ada dua orang yang tidak memenuhi syarat 30 persen bilangan pemilih pembagi, maka penentuan dilakukan menggunakan nomor urut terkecil. “Calon yang suara rakyatnya paling banyak bisa dikalahkan oleh calon yang suara rakyatnya lebih kecil,” jelas Hakim Konstitusi, M Alim.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah berpendapat dengan sistem proporsional terbuka, rakyat secara bebas dapat memilih dan menentukan anggota legislatif yang dipilih. “Maka akan lebih sederhana ditentukan siapa yang berhak terpilih, yaitu calon yang terpilih dengan suara atau dukungan rakyat paling banyak,” kata Alim.

MK menyatakan, Pasal 214 bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat. Pasal 214 Huruf a-e menyatakan, ”Calon terpilih adalah calon yang mendapatkan suara di atas 30 persen bilangan pembagi pemilih, atau menempati nomor urut kecil jika tidak memperoleh 30 persen BPP, atau menempati nomor urut kecil jika memperoleh BPP.”

Menurut MK, ketentuan Pasal 214 inkonstitusional karena bertentangan dengan makna substantif kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan Pasal 28 D Ayat 1 UUD 1945. Penetapan caleg terpilih berdasarkan nomor urut adalah pelanggaran kedaulatan rakyat jika kehendak rakyat tidak diindahkan dalam penetapan caleg.

MK menilai kedaulatan rakyat dan keadilan akan terganggu. Jika ada dua caleg yang mendapatkan suara yang jauh berbeda ekstrem, terpaksa caleg yang mendapatkan suara terbanyak dikalahkan caleg yang mendapatkan suara kecil, tetapi nomor urut lebih kecil.

MK juga menyatakan, memberi hak kepada caleg terpilih sesuai nomor urut sama artinya dengan memasung suara rakyat untuk memilih caleg sesuai pilihannya dan mengabaikan tingkat legitimasi caleg terpilih berdasarkan suara terbanyak.

Asal untuk diketahui saja bahwa, Pasal 214 UU Pemilu berbunyi : Penetapan calon terpilih anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari Partai Politik Peserta Pemilu didasarkan pada perolehan kursi Partai Politik Peserta Pemilu di suatu daerah pemilihan, dengan ketentuan:

a. calon terpilih anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota ditetapkan berdasarkan calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;

b. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya lebih banyak daripada jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP;

c. dalam hal terdapat dua calon atau lebih yang memenuhi ketentuan huruf a dengan perolehan suara yang sama, maka penentuan calon terpilih diberikan kepada calon yang memiliki nomor urut lebih kecil di antara calon yang memenuhi ketentuan sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, kecuali bagi calon yang memperoleh suara 100% (seratus perseratus) dari BPP;

d. dalam hal calon yang memenuhi ketentuan huruf a jumlahnya kurang dari jumlah kursi yang diperoleh partai politik peserta pemilu, maka kursi yang belum terbagi diberikan kepada calon berdasarkan nomor urut;

e. dalam hal tidak ada calon yang memperoleh suara sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh perseratus) dari BPP, maka calon terpilih ditetapkan berdasarkan nomor urut.

Kini pasal 314 UU pemilu telah menjadi pasal usang, namun hikmah positif yang dapat diperoleh dari pembatalan pasal tersebut yang berimplikasi juga pada pembatalan nomor urut partai adalah : para caleg DPR, DPRD Propinsi dan DPRD Kota/Kabupaten yang (dulunya) menempati nomor urut kecil tidak lagi dapat berleha-leha menunggu gelontoran suara dari caleg di nomor urut “bawah / besar” untuk mengisi pundi-pundi suara mereka.

Sekarang semua caleg mempunyai peluang yang sama, entah di nomor urut pertama atau yang paling buncit sekalipun. Sekarang saatnya para caleg bekerja untuk mendulang suara, agar bisa lolos sebagai Anggota legislative. Sekarang saatnya bekerja, sambil menunggu peraturan / kebijaksanaan yang akan memperjelaskannya

Penulis adalah Koordinator Kompartemen Pendidikan & Politik LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Mimika

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: