GANTI’ POLITISI BUSUK


‘GANTI’  POLITISI BUSUK

Oleh : Fredrik Wakum

fred5Hari Kamis tanggal 22 Mei lalu, jika mengikuti berita yang ditayangkan melalui Televisi, maka kita akan menyaksikan suatu acara luar biasa, yang  berlangsung di Tugu Proklamasi, kawasan Menteng  Jakarta Pusat 

Lebih lima ratus aktivis dari berbagai elemen masyarakat, di antaranya perwakilan buruh, tani, mahasiswa, pers, pengamen dan pegiat LSM sepakat mendeklarasikan ‘Gerakan Nasional Tidak Pilih Politisi Busuk’ atau disingkat “GANTI POLBUS”

Gerakan Anti Politisi busuk  sebelumnya sudah pernah dideklarasikan ketika  memasuki Pemilu 2004 yang lalu, namun gerakan ini. kembali dideklarasikan lagi ketika bangsa ini akan memasuki Pemilu 2009 mendatang. Hal ini perlu dilakukan agar, masyarakat terus  diingatkan supaya tidak gegabah menggunakan hak pilihnya untuk memilih Politisi Busuk

Latar belakang kampanye menolak politisi busuk berangkat dari keprihatinan mendalam atas perilaku elite politik yang makin tak tertagih komitmen dan tanggung jawab mereka dalam mengoperasikan “mesin-mesin” Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mereka adalah biangkerok yang menjadi salah satu faktor penyebab dari kegagalan NKRI melanjutkan reformasi dan memajukan kesejahteraan umum.  Yang telah mendasari munculnya fenomena politisi busuk dalam sepuluh tahun terakhir ini dan bagaimana suatu rasa keprihatinan yang mendalam  kini telah tumbuh menjadi sebuah gerakan moral

Para “politisi busuk” adalah individu-individu yang berperilaku buruk atau tidak becus bekerja sebagai politisi. Mereka tak menjalankan tugas dan wewenangnya dengan cakap. Jika dilakukan penilaian kerja politik mereka jauh dari nilai minimum. Mereka bisa diidentikkan dengan para politisi yang rapornya merah.

Malah konon kabarnya mereka pintar ngoceh berjam – jam untuk membuai masyarakat dengan janji mulus yang tidak pernah terealisasi, pintar membuat stetmen-stetmen kosong dan menyesatkan,  tapi ketika dituntut untuk mengoparsikan komputer mereka menjadi “nol besar”

Penggolongan “politisi busuk” itu dideklarasikan oleh berbagai kalangan independen dari politisi-politisi dan partai-partai yang bakal bertanding dalam Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 mendatang. Isi pokok deklarasi mereka adalah “jangan pilih politisi busuk” sehingga para pemilih yang telah terdaftar dipersilakan untuk “memilih politisi baik”.

Lantas apa saja tujuan dan target utama  dari Gerakan Anti  (GANTI) Politisi Busuk ini ? Serta  apa saja kriteria seseorang bila dianggap dianggap politisi busuk ? dan langkah-langkah perbaikan politik apa saja yang diperlukan ?

Tujuan dan Target

Dari berbagai informasi yang diperoleh dari media masa, Gerakan Anti politik Busuk  bertujuan untuk memperbaiki keterwakilan rakyat di parlemen. “Perjuangan untuk melahirkan demokrasi tak boleh dibajak politisi busuk,” kata Koordinator Badan Pekerja Indonesia Corruption Watch itu saat mendeklarasikan gerakan ini di Jakarta, (Kompas 22/5).

Teten juga secara terang-terangan mengatakan bahwa target utama gerakan anti politisi busuk ini adalah suatu gerakan moral untuk mempengaruhi rakyat disaat memilih , agar “Rakyat jangan sampai memilih wakil yang salah,” ujarnya.

Kriteria Politisi Busuk

Menurut kordinator Indonesia Corruption Watch (ICW), Teten Masduki – yang juga menjadi deklarator Ganti Polbus, bahwa yang dikategorikan sebagai  politisi busuk(Okezone, 22 Mei 2008)  adalah : (1) Politisi yang boros, tamak, dan korup. (2) “Politisi penjahat dan pencemar lingkungan,” (3) Politisi yang melakukan pelanggaran HAM atau yang memberikan perlindungan bagi pelanggar HAM.

(4)”Melakukan kekerasan dalam rumah tangga dan hak-hak perempuan (5) Politisi  pemakai narkoba dan yang melindungi bisnis narkoba. (6) Melakukan penggusuran (7) Melakukan tindakan yang tidak melindungi hak-hak sosial dan ekonomi kaum petani, buruh, dan rakyat miskin kota,” jelasnya.

Sementara menurut Koordinator Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Jerry Sumampow, yang dimaksud politisi busuk adalah politisi busuk adalah politisi yang terlibat kasus korupsi, pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan lingkungan, kejahatan terhadap perempuan, pemakaian dan perlindungan bisnis narkoba, pelanggaran hak-hak ekonomi, sosial dan politik rakyat miskin, serta antipluralisme. (TEMPO Interaktif, Kamis, 22 Mei 2008)

Sedangkan Koordinator Komite Aksi Solidaritas untuk Munir Asmara Nababan mengatakan, mereka yang disebut politisi busuk adalah politisi yang tidak hanya terlibat, tapi juga turut mencegah pengungkapan kasus pelanggaran hak asasi dan turut melarang aliran Ahmadiyah.

Perbaikan Politik

Tentu tak sedikit orang yang mengharapkan pemilu tahun 2009 mendatang akan membawa perbaikan karena tanpa suatu upaya yang serius, pemilu 2009 mendatangpun  pasti  tidak akan membawa hasil yang diharapkan.

Untuk itu, upaya yang harus dilakukan agar pemilumendatang dapat membawa perbaikan adalah :

Pertama, masyarakat harus dididik dan dibangun kesadaranya bahwa, serangkaian masalah yang mendera hidup rakyat sampai detik ini, merupakan  hasil dari sangat buruknya track record rezim Soeharto dan para pewarisnya yang masih bercokol, dan kini ditambah dengan elite politik baru yang berubah menjadi “politisi busuk”. Mereka adalah biang kerok segala bencana politik, ekonomi, dan budaya, serta penegakan hukum.

Kedua, menjatuhkan pilihan untuk tidak memilih “politisi busuk” baik yang pernah mengaku reformis maupun politisi yang pernah menjadi bagian dari rezim Soeharto. Mereka yang telah berperan dalam menciptakan DPR dan pemerintahan yang “busuk” juga mesti ditolak untuk dipilih.

Ketiga, setiap partai politik yang bertanding dalam pemilu haruslah dituntut untuk memiliki program minimum yang jelas, konkret dan terukur, bukan program yang mengawang-awang yang tak bisa dijadikan pedoman bertindak. Partai yang tak jelas programnya, sudah selayaknya untuk tidak dipilih.

Keempat, Setiap partai politik sudah harus mempunyai sistem rekruimen yang baku / standar dan selalu mengawai kiprah polik kadernya di kan perpolitikan nusantara.

Kelima, rakyat juga perlu meningkatkan partisipasinya untuk mengontrol perilaku “busuk” para politisi. Menggalang rasa senasib sebagai korban dari ketidakbecusan DPR, DPRD, MPR dan pemerintah dapat menjadi spirit untuk ambil bagian dalam gerakan mengontrol kehidupan politik.

Dasar seruan itu jelas bahwa kampanye tanpa kekerasan haruslah ditandingi dengan kampanye yang berbeda juga tanpa kekerasan. Sikap yang sportif dan tidak sewenang-wenang penting bagi gerakan itu untuk menunjukkan bahwa mereka bukanlah pihak yang berkepentingan mencari kekuasaan dari pemilu – karena posisinya yang independen – melainkan untuk menyuarakan agar pemilu membawa hasil bagi perbaikan hidup rakyat.

Penulis, adalah Ketua Kompartemen Pendidikan & Politik LIRA ( Lumbung Informasi Rakyat) Kabupaten Mimika

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: