100 Juta perkampung di Papua



100 Juta perkampung di Papua

Bantuan Kampung Langsung Tunai ?
Oleh : Fredrik Wakum

Istilah Bantuan Kampung Langsung Tunai (BKLT) belum ada. Ini hanya mengacu kepada istilah populer Pemerintah, BLT ( Bantuan Langsung Tunai) yang diberikan kepada masyarakat

Berkaitan informasi bahwa Pemprov Papua berencana menurunkan dana lebih besar bagi daerah. “Dari APBD akan diberikan dana sekitar Rp lOO juta pada kampung.” demikian Gubernur Papua Bas Suebu pada harian Media Indonesia, 23 Oct 2006 yang lalu.

Kabar bahwa Pemprov akan membagi-bagikan “ang paw” pada tiap kampung di Papua sebesar Rp 100 Juta pasti disambut hangat, karena tergolong bantuan yang cukup besar selama beberapa gubernur sebelumnya, termasuk pada masa pemerintahan pertama kaka Bas sendiri. Bahkan boleh di kata jumlah bantuan terbesar yang pernah diterima setiap kampung semenjak Papua masuk dalam ke NKRI.

Pemberian bantuan ini sekaligus menjadi komitmen Kaka Bas pada masa kampanyenya, bahwa pembangunan harus dimulai dari kampung ke kota, karena sebagian besar masyarakat Papua hidup di kampung – kampung dan belum tersentuh pembangunan, hidup dalam keterbelakangan dan kemiskinan. Maka dalam tahun pertama kepemimpinannya, beliau berusaha menggebrak dengan memberikan bantuan sebesar 100 juta per kampung di Provinsi Papua.

Pertanyaannya, apakah bantuan tersebut menjadi “solusi pamungkas “ dalam mengentaskan kemiskinan dan ketertinggalan yang selalu akrab dengan “keseharian“ masyarakat Papua, sekaligus menjadi “jembatan emas” menuju masyarakat Papua sejahtera, ataukah akan menimbulkan permasalahan baru lagi ?

Secara jujur diakui, pemberian bantuan tersebut sebagai bukan satu-satunya solusi dalam pengentasan kemiskinan yang menyeluruh dan final, tapi minimal menciptakan “ruang” bagi masyarakat ( perangkat kampung? ) “berkreasi”.

Juga belum dapat divonis berhasil atau gagal, karena belum ada evaluasi menyeluruh. Biasanya setelah sebuah program setelah diaplikasikan dan berjalan beberapa waktu, baru dapat dievaluasi apakah ada kelemahan maupun keunggulan program tersebut, bigitu pula berhasil atau gagal.

Permasalahan

Yang pasti beberapa permasalahan yang bakal timbul dari pembagian dana perkampung tersebut antara lain : Pertama, bagaimana cara mengelola dan memanfaatkan dana tersebut secara efektif, efisien dan tepat oleh setiap kampung, sehingga tidak terkesan terjadi penghamburan uang.

Kedua, bagaimana prosedur paling efisien serta sederhana untuk mengurus dana tersebut, agar terhindar dari komisi, “pemotongan” dengan alasan biaya administrasi, yang selalu dilakukan oleh “oknum-oknum” tertentu dengan mengorbankan rakyat kecil yang tidak tahu apa – apa untuk memperkaya diri.

Ketiga, Perlukah pemerintah mempersiapkan perangkat hukum (Perda) untuk menunjang program tersebut sehingga memberikan arah yang jelas ?

Keempat, apakah bantuan tersebut hanya bersifat insidentil hanya pada masa kepemimpinan Pak Bas Suebu saja, ataukan pada gubernur-gubernur berikutnya ? Kelima, Perlukah pendampingan dari pemerintah / LSM ? Jika perlu bagaimana prosedurnya ?

Persiapan yang matang

Dari permasalahan diatas, maka Pemda Prov Papua sebaiknya membuat suatu persiapan yang matang membuat persiapan yang matang sebelum mengucurkan dana bagi setiap kampung.

Cerita ketika beberapa waktu lalu, saat kaka Bas resmi menduduki jabatannya setelah “pulang kampung”, tiba-tiba banyak proposal yang “menyerbu” meja beliau menagih janji saat kampanye, membuat para stafnya kebingungan.

Yang sangat menarik adalah, proposal-proposal tersebut diantar oleh berlainan orang maupun kelompok usaha, tapi terkesan di “kerjakan” oleh satu orang, demikian keterangan seorang staff gubernur. Suatu proyek ? sampai saat ini belum ada klarifikasi .

Dari analogi demikian, maka dapat kita bayangkan jika seorang Kepala Kampung menerima Rp 100 Juta, kira-kira apa yang terjadi ?

Skenario pertama adalah : kemungkinan semua warga merasa senang, karena ada bantuan dana yang dapat dipergunakan untuk merealisasi rencana mereka membangun kampung mereka jadi kenyataan.

Berikutnya adalah kampung menjadi “kacau” karena masing-masing merasa mempunyai hak yang sama, sehingga berhak “menikmati” uang tersebut. Lantas uang tersebut dibagi sama-rata per keluarga (KK)? Atau mungkin setiap orang membuat proposal dan kembali cerita tentang proposal dikantor Gubernur beralih ke Kantor kepala Kampung, yang pasti jadi bingung mamanage uang tersebut. Semua skenario ini bukan suatu solusi yang cerdas.

Yang pemerintah inginkan adalah penggunaan bantuan tersebut untuk dapat dikembangkan dengan cerdik, agar berdampak terhadap peningkatan income perkapita setiap warga kampung dan roda pemerintahan kampung dapat dikelola dengan baik.

Dengan kata lain, bantuan tersebut bukan semata-mata bantuan “konsumtif” yang habis terpakai untuk belanja, setelah itu menunggu kucuran bantuan berikutnya, sehingga menumbuhkan budaya ketergantungan.

Maka sebelum mencairkan dana Rp 100 juta perkampung, sebaiknya Pemprov Papua secara matang dan terperinci mempersiapkan segala aspek menyangkut pengucuran dan pemanfaatan dana tersebut, antara lain : Menyiapkan Perda atau putusan-putusan lainnya sebagai payung hukum yang menaungi program tersebut.

Disamping itu membuat prosedur pengucuran yang jelas, terperinci, transparan dan mengenai pengurusan & pencairan dana tsb sehingga tidak berbelit-belit yang biasanya diikuti dengan aksi “sunat” dana disana-sini

Selanjutnya memberikan Sosialisasi bagi perangkat / pengurus Kampung mengenai (1) Pengelolaan dana (2) Rencana kerja (3) Pertanggung jawaban penggunaan Dana (4) Kriteria / Tolak Ukur keberhasilan penggunaan dana, agar dapat mengetahui manfaat penggunaan dana.

Belajar dari BLT

Ada baiknya Pemprov Papua belajar dari Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang menuai kritik dan kecaman berbagai pihak, karena dianggap tidak mencapai target. Malah diaerah lain telah memicu kemelut, bahkan korban jiwa.

Dengan demikian itikad baik Pemerintah Provinsi Papua untuk memberdayakan setiap kampung di Papua melalui bantuan Rp 100 juta per kampung dapat terarah dan bermanfaat, karena membawa perubahan bagi mayoritas masyarakat Papua yang berada di kampung-kampung.Semoga

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: