PHI LELANG ASET FREEPORT


PHI  LELANG  ASET  FREEPORT
Oleh : Fredrik Wakum

Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN Jayapura  berencana akan melelang sejumlah aset milik PT Freeport Indonesia (PTFI) berupa 45 kapling tanah dan bangunan rumah serta 27 mobil  dengan nilai aset ditaksir mencapai kisaran Rp 6,2 miliar yang akan dibayarkan kepada Timotius Kambu, sebagai bagian dari kewajiban PTFI.

Pelelangan ini dilakukan oleh Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN Jayapura, karena, Pertama, PTFI dinilai tidak serius melaksanakan putusan Panitia Perselisihan Perburuhan Daerah (P4D) Provinsi Papua dalam kasus pemecatan terhadap karyawannya,Timotius Kambu.

Kedua, PTFI menolak membayar upah yang belum dibayar sejak April 2001 hingga pelaksanaan putusan P4D itu. Padahal, putusan itu telah dikuatkan hukum dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 03PK/PHI/2006 tanggal 28 Desember 2006. 

Ketiga, PTFI menolak mempekerjakan kembali Timotius Kambu, tanggal 10 Juni lalu, sehingga PHI pada PN Jayapura menetapkan nilai kewajiban PTFI terhadap Timotius Kambu mencapai Rp 6,3 miliar. Nilai itu berupa upah yang belum diterima sejak April 2001 sampai Mei 2007 senilai Rp 2,5 miliar, dan nilai upah yang akan diterima sejak Juni 2007 sampai masa pensiun sebesar Rp 3,8 miliar. (Kompas 03 Okt 2007)

Terlepas dari protes keras yang dilancarkan pihak PTFI dan upaya hukum yang sedang dilakukan oleh kuasa hukum Freeport Antonius Raharusun dalam melakukan perlawanan terhadap rencana pelelangan tersebut, serta perjalanan panjang nan berliku dari proses hukum yang telah ditempuh oleh seorang Timotius Kambu. 

Hikmah terpenting yang patut dipetik dari masalah ini adalah : (1) Munculnya seberkas sinar kecil dalam belantara kegelapan hukum Indonesia, menandai suatu harapan baru saat hukum mulai menerangi kehidupan kelam buruh Indonesia yang selalu terpinggirkan dalam usaha-usaha untuk memperjuangkan hak-haknya, ketika diperhadapkan dengan  kekuasaan yang selalu berpihak pada pemegang modal. (2). Kegigihan & ketegaran  seorang buruh yang tak mengenal kata menyerah,  terus terus berusaha dengan segala keterbatasan yang ada untuk menggapai pintu keadilan, ketika hak-haknya mulai terpinggirkan

* * *

Karena sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa Negara yang selalu diharapkan sebagai alat perlindungan bagi  rakyat  (termasuk buruh), ketika membuka diri bagi penanaman Modal Asing (PMA) selalu berbalik dari rakyat untuk menjadi “kaki – tangan”   dari pemodal dalam menindas rakyat (buruh) nya sendiri, dengan mengatas namakan pembangunan dan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.

Sehingga  jalan menuju keadilan menjadi sesuatu yang sangat exclusive dan mahal bagi rakyat jelata – apalagi seorang buruh – yang semakin sulit meniti jalan setapak melewati lembah keadilan yang beriliku penuh dengan berbagai “kepentingan”, karena hukum telah diselewengkan dari fungsinya semula, sebagai “alat” untuk melegalkan semua keputusan walaupun itu merugikan kaum buruh.

Maka tidak berkelebihan jika kemudian muncul sinyalemen bahwa semenjak UU PMA No 1 tahun 1974 dicanangkan oleh pemerintah Orba dan paket politik perburuhan-industri diterapkan dalam kerangka politik pembangunan / keamanan, kaum buruh sebagai komponen bangsa yang memiliki hak atas nasib bangsa dilemahkan secara sosial-ekonomi-politik. Secara sosial-ekonomi, hak kesejahteraan kaum buruh “dikerangkeng” dalam penjara politik upah murah, untuk kepentingan menarik investor asing dan modal asing. Secara politik, hak-hak sipil-politik kaum buruh dipangkas hanya sekadar menjadi massa “mengambang” yang diawasi secara ketat oleh politik opresif negara. Kehidupan kaum buruh dari hari ke hari bak dalam penjara “agung” — panopticon — ideologi pembangunan pemerintahan masa lalu. (Suara Karya 30 April 2004)

Sementara itu para pemodal (MNC atau TNC) secara kontinyu dan sistematis terus menjadikan “negara” (kekuasaan politik) sebagai alat pelindung yang ampuh bagi kekuasaan modal dan pasar, yang memberikan keuntungan progresif bagi para aparaturnya.

Pada akhirnya hak subsistentif, rakyat (termasuk buruh) mayoritas akan terabaikan. Justru rakyat (buruh) tidak lagi mendapatkan paket perlindungan sosial dan jaminan hak dasar sebagai pemilik kedaulatan Negara yang saat ini sedang dikelola hasilnya alamnya oleh MNC

* * *

Keputusan  Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) pada PN Jayapura  perlu disambut sebagai hal yang positif bagi perkembangan Hubungan Indutrial di Indonesia, khususnya di tanah Papua dimana Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sudah mulai menyatakan independensinya dalam setiap keputusan yang dibuat, sehinga berbagai kooptasi dan intervensi  yang datang dari luar untuk mempengaruhi setiap keputusan dapat dihindari.

Dengan demikian Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagai garda terdepan dan terakhir (Alfa –Omega) yang memberikan rasa keadilan bagi rakyat (buruh), dapat menjadi satu-satunya tempat perlindungan dikala ‘kesesakan itu datang”, karena masih banyak “Timotius – Timotius” lainnya yang masih membutuhkan uluran keadilan dipersada Nusantara tercinta ini.

Satu Tanggapan

  1. kok bisa yach ?? seorang buruh bertahan selama bertahun-tahun lamanya tanpa digaji ?? Dan juga kalau mau dilihat secara logika. perusahaan t4 Sdr. Timotius Kambu bekerja adalah PT. Freeport yang notabene merupakan perusahaan multinasional & juga sebagai perusahaan tambang terbesar di dunia.

    Mungkinkah ada sebuah stigma atau apa yang mebuat hal seperti ini terjadi ??

    Saya sungguh tak Tahu.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: