BURUH DALAM PUSARAN GLOBALISASI


BURUH DALAM PUSARAN GLOBALISASI
Oleh : Fredrik Wakum

Menghadapi Era Globalisasi dengan instrumen pasar bebas dan privatisasi ekonomi saat ini. Kaum buruh di Indonesia, secara perlahan namun pasti mulai berada dalam kondisi dilematis dalam menempatkan dirinya pada posisi “politis” dan ‘sosial” yang akan semakin tergantung kepada nafsu kekuasaan negara atau modal.

Serbuan liberalisasi modal, secara cepat maupun lambat-laun akan mematikan perusahaan domestik yang tidak siap bersaing. Begitu pula dengan pasar kerja domestik, akan “diserbu” oleh tenaga kerja asing (expart) dari negara-negara maju dengan tingkat kompetensi (ahli) yang lebih baik. Demikian akhirnya banyak buruh-buruh di negeri ini yang akan kehilangan lapangan kerja atau tersingkir oleh kompetisi pasar kerja yang dehumanis.

Secara perlahan-lahan namun pasti, era globalisasi akan menciptakan kesenjangan sosial-ekonomi bagi kaum buruh, dengan segelintir pemegang Otoritas Kuasa atau Modal perusahaan MNC atau TNC, akan berkuasa atas kebijakan industrial dan pasar barang produksi.

Era Globalisasi juga secara tidak langsung akan mencipta perangkat “politik”, yang menjadikan kaum buruh “hanya” sekadar sapi perahan atau lebih tepat disebut sebagai alat produksi berbiaya (gaji) murah, bahkan Negara akan menggunakan buruh sebagai suatu komoditi yang akan dipersaingkan untuk daya tarik investasi.

Negara akan “mengiklankan” buruh bergaji rendah plus kemudahan berinvestasi sebagai daya tarik investasi bagi pemodal asing dengan mendewakan pertumbuhan ekonomi negara. Dengan demikian Negara yang kita harapkan sebagai alat perlindungan bagi rakyat (termasuk buruh) akan berbalik dari rakyat untuk menjadi “kaki – tangan” dari pemodal untuk menindas rakyat (buruh) sendiri.

Para pemodal (MNC atau TNC) akan menjadikan “negara” (kekuasaan politik) sebagai alat pelindung kekuasaan modal dan pasar, yang memberikan keuntungan progresif bagi para aparaturnya.

Pada akhirnya hak subsistentif, rakyat (termasuk buruh) mayoritas akan terabaikan. Justru rakyat (buruh) tidak lagi mendapatkan paket perlindungan sosial dan jaminan hak dasar sebagai pemilik kedaulatan negara.

Arus Globalisasi dan pasar bebas sendiri, akan berakibat dua hal pada kehidupan kaum buruh di Indonesia. Pertama, akan menjadikan kaum buruh sebagai “sapi perahan” oleh kekuasaan modal, dengan mengatas-namakan “dalih” produktivitas kerja. Sehingga, kaum buruh di Indonesia, yang mayoritas berpendidikan rendah lambat-laun akan termiskinkan / termarjinalkan dan kehilangan lahan pekerjaan. Hal ini jelas merupakan kesalahan pendidikan sosial/politik “penguasa” yang tidak pernah memperhatikan nasib anak didik, yang akhirnya terjun ke lapangan kerja menjadi buruh “kerah biru”.

Kedua, posisi tawar dan kekuatan politik buruh akan semakin lemah dalam beragam kebijakan politik perburuhan dan politik modal. Negara (pemegang kuasa) akan lebih menuruti keinginan para pemodal asing atau perusahaan besar “global’ (MNC atau TNC) untuk menekan hak politik kaum buruh. Demikian dalam catatan sepanjang tahun 2003 hingga kini, di mana dengan diabsahkannya RUU Ketenaga-kerjaan No 25 tahun 1997, oleh parlemen, posisi kaum buruh dilemahkan secara politik dan dalam berbagai konflik hubungan industrial. Bisa dibayangkan nantinya, kaum buruh di Indonesia benar-benar menjadi “robot” produktivitas kepentingan perusahaan global. Menjadi lapis bawah atau massal tenaga murahan yang tidak memiliki kuasa menentukan perubahan nasib sosiologisnya.

Tuntutan pekerja untuk mendapatkan upah dan imbalan kerja lainnya nyaris selalu menimbulkan ketegangan dengan pengusaha ataupun pemerintah. Perusahaan, dengan landasan kepentingan peningkatan keuntungan dan modal, dapat membuat aturan yang kian menekan kesejahteraan karyawan. Sementara pemerintah selaku regulator —sekaligus mediator bagi keduanya — mempunyai kepentingan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi makro melalui masuknya investasi, kalau perlu dengan menekan upah minimum pekerja. Kondisi ini, mau tidak mau, selalu membuat pekerja terperangkap di antara kepentingan perusahaan dan kepentingan pemerintah.

Melihat semua ini, maka beberapa “tugas mendesak” dari kaum untuk menghadapai ancaman Globalisasi saat ini adalah : Pertama, melakukan proses edukasi politik “liberalif” dan “transformatif” secara konsisten dalam wilayah pengorganisasian komunitas buruh. Materi edukasi harus meningkat secara kualitas dengan berperspektif kesadaran kelas dan gerakan advokasi buruh dalam berbagai jenjang pemikiran.

Kedua, mensolidkan bangunan organisasi kaum buruh dalam “unionisme” organisasi gerakan yang memiliki program sosial, ekonomi, budaya dan politik yang “antitesis” terhadap perkembangan globalisasi, pasar bebas, dan kekuasaan modal (negara).

Ketiga, mempersiapkan diri dalam membentuk media perjuangan politik melalui parlemen dan ekstra-parlemen yang didukung oleh organisasi massa buruh dan komunitas buruh. Ormas buruh, bisa membentuk partai politik alternatif yang berbasis massa riil dan memiliki program alternatif perjuangan kaum buruh.

Keempat, menggiatkan kampanye politik, untuk memperjuangkan isu, program, tuntutan obyektif kaum buruh secara terus-menerus. Kampanye demikian sekaligus menjadikan organisasi atau aksi kaum buruh menjadi the reference group dalam proses sirkulasi kebijakan negara. Khususnya kebijakan dalam politik perburuhan atau relasi industrial.

Kesadaran buruh untuk terus merapatkan barisan dan mereposisi diri melalui wadah perburuhan sebagai sarana perjuangan bersama kaum pekerja, diharapkan akan menjadi alat efektif dalam memanusiakan kaum buruh dalam menghadapi pusaran Globalisasi dewasa ini.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: