OTSUS, OBAT SEPARATIS ?


OTSUS, OBAT SEPARATIS  ?
Oleh : Fredrik Wakum

Berbagai artikel, berita maupun reaksi  yang muncul setelah  pementaskan tarian Bintang Kejora pada acara Konferensi Dewan Adat Papua di GOR beberapa waktu yang baru lalu secara explisit  mengisyaratkan kepada kita bahwa masalah “separatis” di Papua seharusnya tidak perlu muncul karena paket Otsus telah diluncurkan Pemerintah Pusat bagi masyarakat Papua, sehingga tinggal menikmatinya. Dengan kata lain Pemerintah Pusat menganggap bahwa “kunci utama” penyelesaikan masalah Papua adalah melalui otsus, ibarat otsus adalah obat penangkal separatis di Tanah Papua

Permasalahannya : Apa benar Otsus adalah obat mujarab untuk menyelesaikan masalah Separatis di Papua ?  Mengapa Otsus yang telah di terapkan di Papua selama beberapa tahun ini, tidak dapat mendatangkan perubahan ditengah masyarakat Papua ? terutama rasa 

Bila kita menganalogikan sekelompok orang yang berdiam disuatu daerah tertentu diindikasikan terserang suatu wabah penyakit,  maka si Dokter diharapkan dapat segera memberikan obat yang akurat dengan dosis yang tepat untuk mengobati penyakit tersebut, sehingga masyarakat yang mengalami wabah penyakit tadi dapat sembuh seperti sedia kala.

Dokter yang baik tentu  tidak gegabah dalam memberikan resep obat yang sama untuk mengobati wabah berlainan, yang menyerang suatu daerah dan daerah lainnya. Artinya, obat yang dipergunakan untuk mengobati wabah penyakit demam berdarah didaerah yang satu tidak mungkin sama dengan obat yang akan dipergunakan untuk mengobati wabah flu burung daerah lainnya.

Si Dokter yang cerdas pasti mengetahui obat dan tindakan mana yang tepat untuk mengobati mereka yang terkena wabah demam berdarah maupun Flu burung, tidak menyama – ratakan  wabah penyakit demam berdarah dengan flu burung kemudian  memberikan  obat “asprin” untuk mengobati kedua  wabah tersebut.

Akan lebih bijaksana lagi, jika Si Dokter dapat turun langsung ke lapangan untuk mewawancarai masyarakat yang terkena wabah – wabah tersebut, sehingga dapat memahami penderitaan yang dirasakan masyarakat. Contoh tentang si Dokter yang menangis dirumah ketika mendengar penderitaan rakyat korban lumpur Sidoajo yang kemudian bergegas kesana lantas hanya berputar – putar dengan pesawat heli di atas lumpur Sidoarjo untuk melihat dari “atas”, rakyatnya yang  nginap di  hotel – hotel pengungsian menjadi cerita pilu tersendiri,  sekaligus menjadi bukti betapa pemerintah dan yang diperintah (baca : rakyat ) masih jauh

Kue Otsus

Demikian juga dengan berbagai penderitaan dan kekecewaan yang dialami Oleh masyarakat Papua saat ini hanya “diteropong” nun  jauh dari Jakarta, mencoba meredam hal tersebut  dengan meluncurkan sebuah paket khusus  untuk masyarakat Papua yang diberi nama  Otonomi Khusus (Otsus)

Melalui UU No 21/2001 yang memberi otsus bagi Provinsi Papua yang diproses pemerintahan Presiden Wahid berdasar amanah Ketetapan MPR No IV/1999 tentang GBHN dan No IV/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Otonomi Daerah untuk mencegah Papua lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Gus Dur bahkan pada waktu habis-habisan mengambil hati orang Papua, antara lain, dengan mengangkat Gubernur Irian Jaya Freddy Numberi menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 26 Oktober 1999, mengunjungi langsung Jayapura 31 Desember 1999 dengan memberi kado tahun baru berupa penggantian nama Irian Jaya menjadi Papua, dan mengizinkan berkibarnya bendera Bintang Kejora. Tetapi, pengesahan UU Otsus Papua dilakukan Presiden Megawati 21 November 2001 karena Wahid diberhentikan MPR.

Sialnya Otsus yang seharusnya sipergunakan sebagai “pengobat” kekecewaan masyarakat Papua, kemudian salah diterjemahkan sebagai sebuah “kue” raksasa yang siap disantap (dengan lahap) oleh mereka yang menamakan diri abdi masyarakat (baca : pejabat). Masyarakat  Papua terus dibiarkan tergeletak dan terperosok kedalam jurang kemiskinan, kebodohan dan kesengsaraan, sementara Dana Otsus terhambur tak berbekas.

Apabila masyarakat mulai mengeluarkan pendapat atau reaksi yang bersebarangan dengan pemerintah, maka secara gampang dan seenaknya masyarakat Papua dituduh sebagai “Separatis”. Tuduhan efektif untuk membungkam hak berpendapat warga Negara, sekaligus mengindikasikan ketidak – mampuan pemerintah dalam mengatasi setiap persoalan yang dialami  rakyatnya, sehingga menggunakan kata-kata ungkapan – ungkapan kreatif  yang “memojokkan”.

Predikat  “pemberontak”, “GPL” (Gerakan Pengacau Liar), “GPK” (Grakan Pengacau Keamanan) serta masih banyak lagi yang lahir di zaman Orba dan terakhir di zaman reformis (?) seperti  “Separatis” adalah kosa  kata  yang mudah di labelkan pemerintah ke pundak masyarakat Papua ketika terjadi suatu aksi. Bahkan George Aditjondro mengindikasikan bahwa OPM  (Organisasi Papua Merdeka) adalah “istilah /lebel” yang sengaja di diciptakan oleh seorang hakim di Manokwari ketika mengadili beberapa masyarakat sipil, agar mudah didakwa dengan pasal – pasal pembangkangan terhadap Negara.

Pemerintah belum pernah berintrospeksi diri dengan bertanya : mengapa mereka – masyarakat Papua – berbuat begitu ?  tetapi setiap aksi masyarakat Papua selalu dibalas dengan reaksi dari Pemerintah Pusat di Jakarta.

Proses terjadinya Propinsi Irjabar yang kemudian ganti “kulit” menjadi Papua Barat adalah contoh nyata, aksi dibalas dengan reaksi serta menggambarkan arogansi pemerintah Pusat terhadap masyarakat Papua. Sehingga kebijakan yang oleh Pemerintah dianggap dapat mengobati masyarakat Papua kemudian berbalik memperpanjang daftar sakit hati.

Apalagi jika dikaitkan dengan kekayaan SDA Papua yang melimpah ruah, tapi tidak pernah dinikmati  dan tidak mampu mengangkat harkat hidup 2,1 juta masyarakat Papua, sehingga 80% masyarakat asli daerah ini hidup dalam jerat kemiskinan dengan sarana kesehatan yang memprihatian serta pendidikan yang mahal.

Tarian Bintang Kejora pada acara  Konferensi DAP di GOR Jayapura baru lalu dan kunjungan beberapa anggota  Kongres AS, seperti : Eni Faleomavaega dari Samoa, Donald Payme dari New Jersey, Davied Drier dari California dan  James Moran dari Virginia yang ingin sekali berkunjung untuk melihat  dari dekat perkembangan kehidupan demokrasi dan implementasi Otsus di Papua namun tidak diperbolehkan. Menurut Jakarta, waktu berkunjung mereka sangat singkat, sehingga hanya “cukup” sampai di Jakarta.

Kegiatan tersebut membuat Jakarta dan para PETIDA (Pejabat Tinggi daerah) Papua  segera menerjemahkan sebagai suatu isyarat bahwa masyarakat Papua sedang dalam keadaan demam. Buntutnya pasti kita bersama – sama pasti akan menebaknya, pemerintah pusat akan segera bereaksi dengan  paket kebijakan instant (lagi) yang diyakini mampu menjawab permasalahan yang ada, walaupun kenyataannya selalu meleset dan semakin menempatkan masyarakat Papua “jauh” dari Jakarta.

Dialog

Sebagai dokter yang baik, pemerintah pusat sudah saat untuk mengintrospeksi diri mengapa selama 6 tahun  telah “mengobati” masyarakat Papua melalui Otsus yang dosisnya terus meningkat dari waktu ke waktu dan masih tambah lagi dengan terapi Pemekaran Propinsi, tapi wabah yang  melanda masyarakat Papua tidak kunjung hilang.

Akan lebih bijaksana, jika sang dokter mau turun Gunung berdialog dengan masyarakat dan tokoh – tokoh politik informal Papua, yang selama ini dianggap berseberangan dengan pemerintah. Mengapa  Aceh bisa sedangkan Papua tidak bisa ?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: